Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebut pemblokiran akses internet merupakan salah satu alat represi pemerintah di era digital pada abad ke-21 ini. Hingga saat ini, pemerintah sudah tiga kali memblokir akses internet dan media sosial di Indonesia, yaitu pada saat rusuh di sekitar Bawaslu pada akhir Mei, rusuh Papua pada Agustus, dan rusuh di Wamena, Senin (23/9).
Executive Director SAFENet Damar Juniarto menyayangkan aksi pembatasan akses internet tersebut mengingat Indonesia adalah negara demokrasi.
"Tindakan internet shutdown telah menjadi salah satu alat represi pemerintah di abad ke-21. Karena ini kembali dilakukan untuk ketiga kalinya, maka saya anggap Internet Shutdown telah menjadi sebuah cara wajar untuk menangani situasi konflik sosial di Indonesia," ujar Damar dalam keterangan resmi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).
SAFENet kemudian mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuka akses internet di Wamena, Papua. Kemenkominfo kembali memutuskan untuk memblokir akses internet di Wamena menyusul kerusuhan di Wamena, Papua.
"Terkait dengan langkah Kemkominfo untuk memadamkan internet di Wamena, Papua dengan mengeluarkan Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/09/2019 pada Senin, 23 September 2019 Pukul 19.00 WIB tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena, SAFENet mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menyalakan lagi, " ujarnya.
Pembatasan akses internet ini, bagi Damar menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia menganggap masyarakat Papua tidak cerdas dalam mengelola informasi berbasis internet.
Padahal Damar mengatakan internet digunakan oleh masyarakat Papua untuk mengabarkan kondisi terkini di Papua kepada sanak keluarga di luar Papua.
"Padahal banyak dari mereka yang justru dapat memberikan informasi nyata dan sesuai fakta kepada sanak keluarganya di luar Papua sehingga dapat meredam kekhawatiran," kata Damar.
SAFENet lebih lanjut sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, mendesak pemerintah untuk melakukan tiga hal.
Pertama, menyalakan lagi internet di Wamena seperti sedia kala. Kedua, Hentikan praktik Internet Shutdown di seluruh Indonesia. Ketiga, Patuhi hukum yang ada dan hormati hak-hak warga untuk mengakses informasi sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 19 DUHAM dan pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik. (jnp/eks) Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21
Executive Director SAFENet Damar Juniarto menyayangkan aksi pembatasan akses internet tersebut mengingat Indonesia adalah negara demokrasi.
"Tindakan internet shutdown telah menjadi salah satu alat represi pemerintah di abad ke-21. Karena ini kembali dilakukan untuk ketiga kalinya, maka saya anggap Internet Shutdown telah menjadi sebuah cara wajar untuk menangani situasi konflik sosial di Indonesia," ujar Damar dalam keterangan resmi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).
SAFENet kemudian mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuka akses internet di Wamena, Papua. Kemenkominfo kembali memutuskan untuk memblokir akses internet di Wamena menyusul kerusuhan di Wamena, Papua.
"Terkait dengan langkah Kemkominfo untuk memadamkan internet di Wamena, Papua dengan mengeluarkan Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/09/2019 pada Senin, 23 September 2019 Pukul 19.00 WIB tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena, SAFENet mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menyalakan lagi, " ujarnya.
Pembatasan akses internet ini, bagi Damar menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia menganggap masyarakat Papua tidak cerdas dalam mengelola informasi berbasis internet.
Padahal Damar mengatakan internet digunakan oleh masyarakat Papua untuk mengabarkan kondisi terkini di Papua kepada sanak keluarga di luar Papua.
"Padahal banyak dari mereka yang justru dapat memberikan informasi nyata dan sesuai fakta kepada sanak keluarganya di luar Papua sehingga dapat meredam kekhawatiran," kata Damar.
SAFENet lebih lanjut sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, mendesak pemerintah untuk melakukan tiga hal.
Pertama, menyalakan lagi internet di Wamena seperti sedia kala. Kedua, Hentikan praktik Internet Shutdown di seluruh Indonesia. Ketiga, Patuhi hukum yang ada dan hormati hak-hak warga untuk mengakses informasi sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 19 DUHAM dan pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik. (jnp/eks) Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21
